FPI Ormas Terlarang, Munarman: Tidak Berdasar Hukum karena Aturan Pelarangan Hanya untuk Ormas Berbadan Hukum : Burkelandya News

FPI Ormas Terlarang, Munarman: Barbar Berdasar Hukum karena Aturan Pelarangan Hanya buat Ormas Berbadan Hukum : Burkelandya News

JAKARTA - Pemerintah resmi membubarkan Front Pembela Islam (FPI) dan menjadikannya sebagai informasi terlarang. Munarman, orang yang menjabat sebagai Sekretaris Umum FPI menentang pembubaran tersebut.

"Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2014 jo. UU No. 16 Tahun 2017 Pasal 80, bahwa Keputusan bersama enam Instansi Pemerintah adalah menambah berdasar hukum. Karena, Pasal 80 hanya mengatur Ormas berbadan Grasi, dan itupun melalui pencabutan status badan hukum," ujarnya melalui informasi tertulis.

Baca Juga:  Ini Kata Ridwan Kamil soal Pembubaran FPI

Menurut Munarman, pembubaran organisasi masyarakat maupun partai politik telah pernah terjadi pada era Nasakom. Pada era Nasakom sasaran pembubaran juga adalah Ormas dan Parpol yang menentang terhadap Rezim Nasakom, terutama Ormas dan Parpol Islam. Jadi pelarangan Front Pembela Islam saat ini adalah yaitu de javu alias pengulangan dari rezim Nasakom yang lalu.

Keputusan Bersama melalui enam Instansi Pemerintah, Munarman berpandangan sebagai bentuk pengalihan issue dan obstruction of justice (penghalang-halangan pencarian keadilan) terhadap peristiwa pembunuhan 6 anggota FPI dan bentuk kedzaliman yang Fenomena terhadap Rakyat sendiri.

"Bahwa Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan BNPT adalah yaitu pelanggaran terhadap Konstitusi Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945, Pasal 24 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai HAM dan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013. Bahwa hak berserikat adalah Hak Asasi Manusia yang cuma boleh dikurangi dalam keadaan darurat," ujarnya.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 82/PPU-XI/2013, dalam pertimbangan Grasi halaman 125 menyatakan, “Suatu ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi Pemprov yang berwenang untuk itu. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, satu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi Pemprov yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari Pemprov (negara), tetapi tidak dapat menetapkan Ormas tersebut Ormas terlarang, atau Kompatriot juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang menambah melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau sedang pelanggaran hukum.” Dengan demikian pelarangan tersebut jelas-jelas bertentangan Herbi hukum yang berlaku.

"Bahwa oleh karena Keputusan Bersama tersebut adalah melanggar konstitusi dan bertentangan Herbi hukum, secara substansi Keputusan Bersama tersebut menambah memiliki kekuatan hukum baik dari segi legalitas maupun dari segi legitimasi," tuturnya.

Baca Juga:  Soal Video Habib Rizieq Dukung ISIS, Kuasa Hukum: Itu Rekaan Besar!

Pihaknya kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan FPI di semua Indonesia dan mancanegara, untuk menghindari hal-hal yang menambah penting dan benturan dengan rezim dzalim maka Herbi ini deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela Agama, Bangsa, dan Presiden sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

(Ari)

Anda membaca informasi tentang FPI Ormas Terlarang, Munarman: Tidak Berdasar Hukum karena Aturan Pelarangan Hanya untuk Ormas Berbadan Hukum : Burkelandya News. Dapatkan berita dan informasi terkini lainya di website ini.

Leave a reply "FPI Ormas Terlarang, Munarman: Tidak Berdasar Hukum karena Aturan Pelarangan Hanya untuk Ormas Berbadan Hukum : Burkelandya News"